shadow

SATKER PKP2B SUMBAR DAMPINGI PEMDA SUSUN HSBGN

Sebagai salah satu landasan hukum Bangunan Gedung tertuang dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 8 Ayat (3) tentang Bangunan Gedung, menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mendata Bangunan Gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan. Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Suprapto mengatakan pembangunan Gedung Negara sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, dan untuk mewujudkan Bangunan Negara tersebut dirasa perlu untuk meningkatkan pengaturan pembangunan Bangunan Gedung Negara oleh Pemerintah.

Sementara, Sudirman Mustopa, Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya Kementerian PUPR menegaskan Bangunan Gedung mesti memperhatikan persyaratan teknis, seperti tata bangunan dan lingkungan, bahan bangunan, strutktur bangunan, utilitas dan sarana penyelamatan.

“Sebanyak 19 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota juga dibekali untuk penyusunan HSBGN, dengan harapan meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menetapkan HSBGN secara berkala oleh Kepala Deaerah. Untuk mendapatkan data harga bahan bangunan dan upah kerja yang selalu up to date dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya diperlukan tenaga pendata lapangan yang terlatih, terdidik dan mempunyai keahlian dalam pendataan harga bahan bangunan dan upah kerja, maka perlu disusun mekanisme pelaksanaan  dalam bentuk panduan dan pelatihan kepada tenaga pendata,” tutur Sudirman.


Berita Terkait

Tidak Ada Berita Terkait