Sejarah


SEJARAH SINGKAT


GAMBARAN PELAYANAN DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

inas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat merupakan gabungan dari dua Dinas, yaitu Dinas Prasarana Jalan dengan Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Gabungan ke dua Dinas tersebut dimulai sejak tahun 2008 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

 

Dinas Prasarana Jalan yang semula menangani seluruh kegiatan di Jalan Provinsi dan Jalan Nasional, sejak Tahun 2007 hanya bertanggung jawab seluruh kegiatan di Jalan Provinsi, sedangkan kegiatan di Jalan Nasional ditangani oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, Departemen Pekerjaan Umum namun, demikian untuk kegiatan Penyusunan Program Pelaksanaan tetap berada dalam tanggung jawab Dinas Prasarana Jalan.

  

2.1       Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

alam hal pembagian urusan pemerintahan, urusan wajib menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 meliputi :

  1. Bidang Pekerjaan Umum
  2. Bidang Penataan Ruang
  3. Bidang Perumahan

 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 105 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah pada Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan dan Permukiman .

 

 

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggaran Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman.
  3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  4. Pelaksanaan Ke - sekretariatan Dinas
  5. Pelaksanaan Tugas dibidang Pelaksana Jalan dan Jembatan, Peralatan dan bahan Jalan, Jasa Konstruksi, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Bina Teknik, Penataan Bangunan dan Lingkungan
  6. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas : UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan.
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.